Oleh banyak ilmuwan dan pengamat, basic landscape Islam di Indonesia dinilai sebagai moderat dan demokratis. Sebenarnya, pandangan bahwa kedaulatan rakyat sebagai elemen dasar demokrasi tidak kompatibel dengan Islam (Said Qutb dan Maududi), apalagi “fatwa” dimukratia kufr (Ben Hadj), juga tidak populer di Indonesia, termasuk di dunia Islam umumnya. Ekspansi Eropa ke Timur Tengah, sebagai “pusat dunia Islam”, awal abad ke-19, sempat disambut cukup antusias terutama karena membawa serta harapan untuk bisa melepaskan diri dari “cengkeraman” kekuasaan Osmania. Banyak yang menaruh harapan pada prinsip-prinsip liberte, egalite, fratemite (kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan) demi penentuan kedaulatan dan pembentukan negara bangsa (Antonius, 1983). Tetapi harapan tersebut dengan cepat sirna, karena ternyata prinsip-prinsip dasar Revolusi Perancis tadi, tidak berlaku bagi daerah jajahan.

Untuk melegitimasi diskriminasi dan penaklukan, pemerintah kolonial Barat memerlukan pembenaran ideologi.  Edward Said, dengan cemerlang mengungkapkan hal ini, ketika ia menyebut Orientalism sebagai alat diskriminasi dan kontrol politik, ekonomi dan budaya Orient (Timur). Kekaguman dan penghinaan atas Orient yang tertulis dalam berbagai literatur ilmiah hingga yang picisan (trivial), menurut Said, adalah dua sisi satu mata uang yang sama.  Hal itu misalnya, tampak jelas dalam formulasi Ernest Renan (1883): “…kesederhaan pemikiran Orient membuatnya tertutup dari hal yang subtil, jauh dari perasaan halus serta tanpa didasari observasi rasional.  Semua itu, hanya untuk sebuah tautology “God is God” (Tiada Tuhan melainkan Allah)”.

Cara pandang dunia orientalis tersebut, ternyata berkesinambungan dengan Huntington sebagai contoh terbaru yang menganggap kebudayaan non-Barat, terutama kebudayaan Islam, tidak kompatibel terhadap pengembangan kebebasan individu, demokrasi politik, negara hukum serta HAM. Berbagai hal tadi, menurut Huntington, menjadikan kebudayaan Barat unik. Kebudayaan Barat itu berharga bukan karena ia universal, tetapi karena ia unik, ungkapnya.  Politik penjajahan dan wacana kolonial (Orientalisme) bertanggungjawab atas munculnya “identitas tandingan” dalam dunia Islam yang sedikit banyak telah menghalangi munculnya konsep sekuralisme yang penuh percaya diri dalam dunia Islam.

Perubahan situasi politik dunia usai tumbangnya Uni Soviet dan sekutunya, membawa dampak, apa yang dulu bisa “diatasi” dengan cara membungkam kelompok oposisi dalam menikmati kue pembangunan serta penguasaan birokrasi dan militer, kini, ruang gerak untuk itu, semakin menyempit. Pengalihan tanggung jawab atas masalah dalam negeri kepada musuh dari luar pun menjadi semakin sulit.

Pada saat yang sama, berbagai model pembangunan di hampir semua negara bermayoritas Muslim, telah melahirkan lapisan tipis pemenang modernisasi berhadapan dengan mayoritas mereka yang miskin.  Kegagalan model-model pembangunan itu, telah mempertajam krisis legitimasi secara dramatis, tercetus dalam pertanyaan berikut. Bukankah baik kapitalisme maupun sosialisme, adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yaitu ateisme? Dan, bukankah kemiskinan dan kemelaratan rakyat jelata akibat korupsi dan ketamakan penguasa yang hidup dengan gaya hidup modern dan kebarat-baratan? Menguatnya gerakan protes - atau bahkan teror serta agitasi - anti-Barat sebagai promoter demokrasi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, termasuk di Indonesia, bisa dilihat dari sudut pandang ini. Sinyalemen Huntington tentang The Clash of Civilizations seakan menjadi self-fulfilling-prophecy.

Untuk melegitimasi tindakan militer, pasca 11 September 2001, AS dibawah Bush melancarkan propaganda tentang bahaya “Islam Fundamentalis” secara generalisir dan tanpa mengacu pada akar permasalahan. Konsep tentang “resiko baru” berupa ancaman fundamental terhadap Barat oleh gerakan Islamisme juga ditemui dalam doktrin pertahanan AS dan sekutunya. Misalnya, apa yang termaktub dalam “Buku Putih Pertahanan” Perancis: “Ekstrememis Islam, tak bisa dipungkiri, merupakan bahaya yang mencemaskan.  Ia mengambil alih posisi komunisme sebagai bentuk perlawanan terhadap dunia Barat”. (Republique France, Livre blanc de la defence, Paris 1994:18).

Kecurigaan dan represi (kebudayaan) menutup pintu dialog yang, pada gilirannya, melahirkan perlawanan termasuk dalam bentuknya yang ekstrem berupa teror sebagai bentuk artikulasi politik mereka yang tertindas.  Hal ini, memperkuat lingkaran setan karena dapat menjadi alasan untuk melegalisasi semua bentuk represi.  Dalam kondisi politik demikian, asumsi berikut ini benarlah adanya: “…bahwa definisi terorisme ini relatif dan mudah untuk mengkriminalisasi oposisi sebagai gerakan kriminal, termasuk mereka yang mempunyai tujuan demokratis sekalipun.“ (Schulze, 1993, Hal 22).

Kesimpulan dari uraian diatas adalah bahwa kedudukan Islam terhadap (proses) demokratisasi, sangat tergantung pada kondisi riil-politik sebuah bangsa serta kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar. Di Indonesia, periode ketika “Islam” dipinggirkan atau “dirangkul” oleh penguasa Orde Baru, telah dilalui dan diharapkan berperan mematangkan sikap umat Islam dalam bersinggungan dengan kekuasaan.

Pemilu 1999 dan 2004 tidak memunculkan partai Islam per se sebagai pemenang. Muslim di negeri ini bersikat pluralistis. Dari berbagai jajak pendapat untuk Pemilu 2009, hal yang sama diperkirakan bakal terjadi. Sementara itu, terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden AS, membawa angin segar dan janji bagi sebuah proses demokrasi tanpa paksaan. Sesuatu yang diyakini berbeda dengan apa yang pernah ditunjukkan pemerintahan Bush. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah perdamaian dan keadilan sebagai basisi demokrasi di Timur Tengah, terutama bagi rakyat Palestina.

Obama yang memiliki (sebagian) keluarga Muslim, diharapkan memiliki pemahaman yang dalam tentang dunia Islam. Bahwa ia adalah presiden kulit hitam pertama AS, sekaligus pernah mukim di Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, membuat AS dan kita sebagai sekutu yang memiliki “peluang sejarah” untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Ivan A. Hadar - National Project Coordinator.