Direktorat Jenderal Cipta Karya, melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai target Millenium Development Goals (MDG) dan Rencana Kerja Nasional di bidang air minum dan sanitasi di Jakarta (15/11). Menurut Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Djoko Muryanto menyatakan target MDG tidak akan tercapai bila para pelaku pembangunan termasuk Pemerintah Daerah tidak merealisasikan rencana tindak yang telah ditetapkan. Pencapaian target MDG juga perlu diawali dengan melakukan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan melibatkan peran serta masyarakat.

Sosialisasi kali ini lebih ditekankan kepada target untuk mengurangi hingga setengah proporsi penduduk yang saat ini tidak memiliki akses air minum dan sanitasi atau yang dikenal dengan target 10 dari 18 target MDG. “Diharapkan selain pemda menginformasikan kembali mengenai apa itu MDG kepada masyarakat di daerahnya, rencana tindak nasional yang ada dapat dijadikan pedoman bagi pemda untuk menyusun rencana tindak masing-masing daerahnya agar target 10 MDG dapat tercapai,” jelas Ketua Panitia Sosialisasi Dwityo A Soeranto.  Menurutnya selain di Jakarta, sosialisasi serupa juga akan dilakukan di daerah lain seperti Medan.

Rencana tindak nasional terdiri dari rencana tindak nasional di bidang air minum, air limbah dan persampahan. Rencana tindak diantaranya terdiri dari pengaturan pembagian tugas mengenai siapa mengerjakan apa, sumber pendanaan, kebijakan yang akan dibuat sebagai acuan pemda dalam membuat rencana tindak di daerahnya. Di bidang air minum, rencana tindaknya diantaranya mendorong pemerintah daerah agar memberikan prioritas kepada pengembangan penyediaan air minum karena saat ini sistem air bersih terbangun baru melayani 45 juta atau 40% penduduk perkotaan dan 7 juta atau 8% penduduk di perdesaan; sebagian besar PDAM (90%). Ditargetkan pada tahun 2015 sudah 75% masyarakat yang mendapatkan pelayanan air bersih.

Di bidang pengelolaan air limbah, kebijakan pengelolaan air limbah domestik salah satunya akan memprioritaskan akses pada prasarana dan sarana pengelolaan  air limbah kepada masyarakat miskin. Ditargetkan pada tahun 2015 80% penduduk di perkotaan dan 70% penduduk di pedesaan pengelolaan air limbahnya sudah bisa tertangani.

Sedangkan di bidang persampahan disamping mengurangi semaksimal mungkin sampah dari sumbernya juga akan dikembangkan kemitraan dengan swasta untuk penanganan masalah persampahan ini. Ditargetkan cakupan penanganan sampah naik menjadi 80% pada tahun 2015 nanti. Hadir sebagai pembicara pada sesi pertama adalah Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah, Depdagri dan Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi Depkes. Peserta berasal dari Dinas PU, Bappeda, PDAM, Dinas Kesehatan, satker air minum yang berada di Jabodetabek dan Banten.(gt)

http://www.kimpraswil.go.id/index.asp?link=Humas/news2003/ppw151105g.htm